PERAN DAN FUNGSI PEMBINAAN TERITORIAL TNI AD DALAM PERBANTUAN PEMERINTAH DAERAH: STUDI DI KABUPATEN LEBAK

Ari Ganjar Herdiansah, Kuntum Chairum Ummah, Sabar Simanjuntak

Abstract


Sesuai amanat Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang TNI, TNI AD memiliki kewenangan untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Salah satu tugas dari OMSP adalah perbantuan TNI AD terhadap pemerintah daerah. Namun, meskipun undang-undang ini telah dilaksanakan lebih dari satu dekade, belum ada kajian akademis yang menganalisis sejauh mana peran dan fungsi TNI AD dalam upaya perbantuan terhadap pemerintah dilakukan. Tulisan ini merupakan hasil kajian tentang peran dan fungsi TNI AD dalam memberikan perbantuan terhadap pemerintah daerah yang mengambil studi di Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) Kabupaten Lebak. Penelitian dilakukan pada Mei 2016 bersama Perwira Siswa SESKOAD di mana pendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif melalui proses wawancara mendalam terhadap aparat komando kewilayahan Lebak, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, dan kelompok petani. Kajian ini menyimpulkan melalui pelaksanaan tugas perbantuan terhadap Pemda, TNI AD memainkan peran dan fungsinya dalam mendorong proses pembangunan di daerah yang berkolerasi dengan terpenuhinya berbagai kepentingan publik. Namun, optimalisasi perlu dilakukan demi mencapai hasil yang maksimal dengan cara melembagakan kerja sama antarinstitusi, terutama antara Satkowil TNI AD Lebak dengan Pemerintah Kabupaten Lebak

Keywords


militer; pembinaan teritorial; TNI AD; pemerintah daerah

References


Adiwijoyo, Suwarno. 2002. Preventive Defense: Tentara Nasional Indonesia. Jakarta: Swadana Bangun Dinamika Dunia. h. 65.

Bainus, Arry. 2012. Mengatur Tentara. Bandung: M63 Foundation dan Asosiasi Ilmu Politik (AIPI) Bandung. h. 228.

Berlin, David Pion. 2009. Defense Organization and Civil Military in Latin America. Armed Forces and Society. vol. 35, no.3, h. 535.

Davis, L, Mohay, H & Edwards, H 2003, ‘Mothers’ involvement in caring for their premature infants: an historical overview’, Journal of Advanced Nursing, vol. 42, no. 6, hh. 578–86.

Desch, Michael. 1995. Civilian Control of Military: The Changing Security Environment. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. h. 7

Donelly, Chris. 2006. Handbook of the Sociology of the Military. New York: Springer Science and Business Media. h. 29

Hall, M 1999, ‘Breaking the silence: marginalization of registered nurses employed in nursing homes’, Contemporary Nurse, vol. 8, no. 1, hh. 232-237.

Huntington, Samuel. 2013. Prajurit dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Sipil-Militer. Jakarta: Grasindo. h. 4-7.

Kardi, K. 2015. Democratic Civil Military Relations. Jakarta: Pratama. h. 155-158.

Sutoro, E. 2002. Meletakkan Militer pada Posisi yang Sebenarnya. Jakarta.

Syahnakri, K. 2008. Aku Hanya Tentara: Catatan Militer, Kepemimpinan, dan Kebangsaan. Jakarta: Kompas. h. 21

Widjojo, A. 2007. Komando Teritorial dalam Reformasi Sektor Keamanan. Jakarta: Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi). h. 134-135

Wijaya, K, Phillips, M & Syarif, H 2002, ‘Pemilihan sistem penyimpanan data skala besar’, Jurnal Informatika Indonesia, vol. 1, no. 3, hh. 132-140.




DOI: https://doi.org/10.24198/cosmogov.v3i1.12638

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

View My Stats Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.