PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG TRANSPARAN DI KABUPATEN TANAH DATAR DALAM MELAKSANAKAN DESENTRALISASI FISKAL

Abstract

Tulisan ini barangkat dari keinginan untuk mempelajari dan mendeskripsikan beberapa hal yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yang transparan di Kabupaten Tanah Datar. Pertama, bagaimana pengelolaan keuangan daerah yang transparan, kedua apa strategi yang digunakan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dalam peningkatan PAD.

Untuk memberikan kejelasan dalam menganalisis pertanyaan di atas, data-data dalam tulisan ini dikumpulkan melalui studi pustaka (literature) dan penelusuran di website resmi Kabupaten Tanah Datar. Dalam tulisan ini ditemukan bahwa peningkatan PAD kabupaten Tanah Datar didasarkan pada kreativitas dan kemampuan dari pemerintah daerah untuk mengelola keuangan, dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Selain itu pemerintah daerah juga melakukan inovasi dalam hal pengelolaan keuangan daerah terutama menggali sumber-sumber yang berpotensi untuk menambah PAD dengan melakukan beberapa hal seperti; Meningkatkan pengawasan pada setiap pos penerimaan sehingga bisa mengurangi kebocoran penerimaan, Melakukan pendataan potensi sumber-sumber penerimaan yang sudah ada maupun penggalian potensi baru, Mengintensifkan penagihan dan peningkatan monitoring, Melaksanakan Cash Management. Dengan melakukan hal-hal tersebut PAD Kabupaten Tanah Datar mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

 Terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan pemerintah daerah tanah datar telah menyampaikan laporan keuangannya secara periodik di website yang mereka miliki dan dapat diakses langsung oleh seluruh masyarakat, sehingga setiap masyarakat juga memiliki akses yang cukup luas untuk mengetahui perkembangan dana di daerah tersebut, terutama di tingkat pemerintahan nagari. Penyampaian laporan keuangan sperti ini kepada masyarakat umum menjadi sebuah indikasi adanya transparasi pemerintah dalam pemakaian anggaran pendapatan belanja daerah .

Kata Kunci: Keuangan daerah, Transparan dan Desenetralisasi Fiskal