Abstract
Wacana demokrasi deliberatif – walaupun agak terlambat - mulai masuk dalam khazanah keilimuan Indonesia setelah runtuhnya Orde Baru (Fahrul Muzaqqi, 2013: 123), sekira tahun 2000-an. Dalam hal ini, demokrasi deliberatif mengacu pada gagasan bentuk pemerintahan di mana para warga negara yang bebas dan sederajat, memberikan pembenaran proses pengambilan keputusan di mana mereka memberikan alasan-alasan lain secara timbal balik dapat diterima dan dapat diakses dengan tujuan mencapai kesimpulan - kesimpulan yang mengikat saat ini kepada setiap warga negara namun terbuka untuk digugat di kemudian hari (Gutman dan Thompson dalam Bilal Dewansyah, 2015: 24). Meskipun demikian, gagasan tersebut baru mulai mem-publik pada tahun 2000 dengan muncul beberapa literatur, seperti artikel dan buku yang ditulis F. Budi Hardiman (2004 dan 2009) dalam perspektif Habermasian.
DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a0
Recommended Citation
Latipulhayat, Atip
(2016)
"Editorial: Demokrasi Deliberatif: Dari Wacana ke Kerangka Hukum,"
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law): Vol. 3:
No.
2, Article 13.
DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a0
Available at:
https://journal.unpad.ac.id/pjih/vol3/iss2/13
DOI
https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a0
