•  
  •  
 

Agus Pratiwi

Abstract

Studi ini menggambarkan bagaimana fleksibilitas pasar tenaga kerja yang menjadi nafas dalam hukum perburuhan Indonesia memiliki dampak kebijakan terhadap konstruksi gender. Sebaliknya konstruksi gender juga menentukan bagaimana fleksibilitas pasar tenaga kerja dipraktikkan oleh pemerintah. Desk study terhadap teks-teks lama tentang feminis, hukum feminis, dan perburuhan penting untuk memahami kesinambungan antara fenomena perburuhan di masa lalu dan fenomena perburuhan yang menjadi trend saat ini. Dengan perspektif feminis, arus utama analisis perburuhan yang meyakini bahwa kebijakan fleksibilitas baru terjadi di era Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi tidak relevan. Perspektif feminis melihat bahwa fleksibilitas bagi perempuan sudah terjadi sejak gelombang feminisasi manufaktur di era Hubungan Industrial Pancasila di masa Orde Baru, yang mana berpengaruh pada skema-skema fleksibilitas saat ini. Temuan-temuan melalui desk study ini diverifikasi melalui organic feminist inquiry, yang para kolaborator studi ini turut menganalisis temuan-temuan tersebut. Pada akhirnya, studi ini sangat relevan untuk meninjau ulang kebijakan-kebijakan perburuhan maupun kebijakan-kebijakan pemberdayaan perempuan yang justru kontra-produktif dengan upaya pengarusutamaan gender.

Feminist Legal Perspectives on the Regulation of Labour Market Flexibility in Indonesia

Abstract

This study describes how labour market flexibility constituting the main spirit in the Indonesian labour law has had a strong regulatory impact on the gender construction. Oppositely, the gender construction has also determined the schemes of labour market flexibility enacted by the Indonesian government. The desk study to the classic texts of feminist, feminist law, and labour is important to reveal the sustainability of the labour phenomenon in the previous regimes within the current labour trend and the women empowerment trend. Through the feminist perspectives, the mainstream of most labour analyses, which defend that the flexibility policy has been enabled by enacting Act Number 13 Year 2003 concerning Manpower becomes irrelevant. The feminist perspectives find that, for women, flexibility has been developed since the feminization wave in manufacture sectors within the era of the Pancasila Industrial Relations during the New Order regime, which has influenced the current flexibility schemes. This finding through the desk study has been verified through an organic feminist inquiry, in which the research collaborators have taken part in analyzing the finding. Finally, this study is relevant to review the labour regulations as well as women’s empowerment policies, which are, in fact, counter-productive to the gender mainstreaming strategy.

DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a3

DOI

https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a3

Download

Share

COinS