Abstract
Pembangunan hukum untuk peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah telah dilakukan sebelum dan pasca berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 melalui beberapa peraturan perundang-undangan baik pembaruan hukum maupun pembentukan hukum baru. Namun pembangunan hukum tersebut masih perlu dilakukan terus menerus secara berkesinambungan karena upaya peningkatan daya saing UMKM mempunyai akibat yang luas terhadap bidang-bidang lainnya. Dengan demikian diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi baik di antara perundang-undangan terkait lainnya, maupun dalam rangka pelaksanaan MEA 2015, namun tetap memperhatikan kepentingan nasional.
Legal Development on The Competitiveness Enhancement of Small and Medium Micro Enterprise Prior and After the Enactment of ASEAN Economic Community
Abstract
The legal development to increase the competitiveness of small and medium micro enterprise has been done prior and after the enactment of ASEAN Economic Community 2015 through some legislation, both in legal reform and the establishment of new law. However, the construction of the law still needs to be done continuously on an ongoing basis to improve the competitiveness of small and medium micro enterprises, since it will affect extensively to other areas. Thus, it requires harmonization and synchronization between legislation related, as well as in the framework of the implementation of the AEC in 2015, while still considering national interests.
Keywords: competitiveness, agreement, AEC, legal development, small and medium micro enterprises.
DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a5
Recommended Citation
Sudjana, U
(2017)
"Pembangunan Hukum dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia Sebelum dan Pasca Kesepakatan Integrasi Ekonomi ASEAN,"
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law): Vol. 4:
No.
2, Article 7.
DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a5
Available at:
https://journal.unpad.ac.id/pjih/vol4/iss2/7
DOI
https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a5
