Abstract
During the Covid-19 Pandemic, weak monitoring and evaluation have opened greater opportunities for money laundering and, in general, corruption cases. The Indonesian Survey Institute revealed data, which exposes an increase of 39.6% of the public’s perception regarding the scale of corruption cases during the pandemic. This survey is in line with the data of the Indonesian Corruption Watch mentioning 169 corruption cases during the first period of 2020. In the era of economic and health crises, corruption surely may provide greater impact and damage to the state governance and community activities. This study aims to measure the optimization of actual efforts to counter corruption during the Covid-19 Pandemic. It is a descriptive-qualitative with literature study to reveal facts. The method is in line with the use of information management activities carried out by formal and non-formal institutions during the Covid-19 pandemic. The target population is state institutions or government agencies that act as law enforcers to counter money laundering or, in general, corruption. The target population covers them who have specialization to operate tasks dealing with corruption crimes. The study shows that there have been many programs and synergies carried out by law enforcers and the government. However, they have not been able to mitigate and to eradicate corruption. Therefore, for the purpose of improvement, the parties need to adjust monitoring and evaluation system with the Covid-19 Pandemic conditions.
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di era Pandemi Covid-19, Sudah Optimalkah?
Abstrak
Lemahnya monitoring dan evaluasi pada era pandemi covid-19 ternyata membuat tingginya peluang tindak pidana pencucian uang utamanya dari segi kasus korupsi. Signifikansi ini dibuktikan dari data Lembaga Survei Indonesia yang menunjukkan peningkatan sebanyak 39,6 % dari persepsi masyarakat yang menyatakan tingginya kasus korupsi selama pandemi. Survei ini ternyata juga sejalan dengan data 169 kasus korupsi yang terjadi selama periode I tahun 2020 oleh Indonesian Corruption Watch. Tindak pidana korupsi yang terjadi pada era krisis ekonomi dan kesehatan selama pandemi covid telah merugikan aktivitas tata kelola negara dan masyarakat sehingga penelitian ini ingin mendalami bagaimana sebenarnya upaya pencegahan tindak pidana korupsi selama pandemi Covid-19, apakah telah optimal atau belum? Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi pustaka untuk melihat fakta empiris di lapangan. Hal tersebut juga sejalan dengan pemanfaatan kegiatan pengelolaan informasi yang dilakukan oleh lembaga dan lembaga negara pada saat pandemi Covid-19. Populasi sasaran teoritis adalah lembaga negara atau lembaga pemerintah yang bertindak sebagai penegak hukum tindak pidana pencucian uang. Populasi sasaran operasional mengkhususkan diri pada divisi tertentu yang bertugas menangani kejahatan pencucian uang. Hasil studi menunjukkan bahwa sudah banyak program dan sinergi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan pemerintah namun belum mampu memitigasi dan memberantas tindak pidana pencucian uang secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembenahan sistem monitoring dan evaluasi untuk beradaptasi dengan pandemi Covid-19.
Kata Kunci: covid-19, korupsi, optimalisasi.
DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a4
Recommended Citation
Ilahi, Andi Hidayat Anugrah and Widowaty, Yeni
(2021)
"The Optimization of Corruption Deterrence during the Covid-19 Pandemic,"
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law): Vol. 8:
No.
1, Article 6.
DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a4
Available at:
https://journal.unpad.ac.id/pjih/vol8/iss1/6
References
Books
Butt, Simon, Corruption and Law in Indonesia, Routledge Contemporary Southeast Asia Series, Jakarta, 2017.
Emerson, Febri and Donal Fariz, Penguatan Pemberantasan Korupsi Melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2011.
Mikovits, Judy and Kents Heckenlively, Plague of Corruption, Skyhorse, New York, 2021.
Pellegrini, Lorenzo Corruption, Environment and Development, Springer, Hague, 2011.
Rotberg, Robert I., The Corruption Cure: How Citizens and Leaders Can Combat Graft, Princeton University Press, Princeton, 2017.
Other Documents
Ahmad Yani, "Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)", Widya Yustisia, Vol. 1, Issue 1, 2013.
Bambang Waluyo, "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bambang Waluyo Kejaksaan Agung Republik Indonesia Email", Jurnal Yuridis, Vol. 1, Issue 2, 2014.
BBC, "Ekonomi Pandemi: Penyaluran Bantuan Sosial ke Orang yang Sudah Meninggal, Skema Kebijakan Dinilai tidak Tepat Sasaran", https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52399147.
CNN, "Korupsi Bansos Corona Dan Ancaman Hukuman Mati Dari KPK", https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201207091312-12-578758/korupsi-bansos-corona-dan-ancaman-hukuman-mati-dari-kpk.
Della Destafri Kusher, "Fungsi Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Melacak Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan", Lex Crimen, Vol. 4, Issue 4, 2015.
Detik News, "Korupsi Bansos Yang Memalukan", https://news.detik.com/kolom/d-5286263/korupsi-bansos-yang-memalukan.
Direktorat Jenderal Permasyarakatan, "Teori-Teori Korupsi", http://ditjenpas.go.id/teori-teori-korupsi.
Ekonomi Bisnis, "Kronologi Mensos Juliari Kena OTT KPK Akibat Korupsi Dana Bansos Covid-19", https://ekonomi.bisnis.com/read/20201206/12/1326944/kronologi-mensos-juliari-kena-ott-kpk-akibat-korupsi-dana-bansos-covid-19.
Ekonomi Bisnis, "Menteri Sosial Korupsi Dana Bansos, Pengamat: Ubah Jadi Cash Transfer"
Fashagba, Joseph Yinka, "De-Constitutionalising? Democratic Governance in Nigeria: Assessing Executive-Legislative Handling of Executive-Power Vacuum in the Fourth Republic", Africana: A Journal of Ideas on Africa and the African Diaspora, Vol. 4, Issue 1, 2010.
Fiona Suwana, "What Motivates Digital Activism? The Case of the Save KPK Movement in Indonesia", Information Communication and Society, Vol. 23, Issue 9, 2020.
Fransiska Novita Eleanora, "Tindak Pidana Pencucian Uang", Jurnal Hukum, Vol. 26, Issue 2, 1970.
Glory Augusta Elisabeth Mangaranap Sianipar, and Lilis Ardini, "Pemeriksaan Keuangan Negara Pada Masa Pandemi COVID-19", Jurnal Sekuritas, Vol. 4, Issue 1, 2020.
Herry Susilowoti, Laporan Penelitian Tata Kelola Lembaga Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, 2012.
Indonesia Corruption Watch, "Catatan Akhir Tahun Pemberantasan Korupsi Tahun 2020: Pandemi, Kemunduran Demokrasi, dan Redupnya Spirit Pemberantasan Korupsi", https://antikorupsi.org/id/article/catatan-akhir-tahun-pemberantasan-korupsi-tahun-2020-pandemi-kemunduran-demokrasi-dan-Redupnya-Spirit-Pemberantasan-Korupsi.
Indonesia Global Justice, "Cerita Dari Pelosok Negeri: “Problematika Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 & Pemulihan Ekonomi Di Masyarakat”, https://igj.or.id/cerita-dari-pelosok-negeri-problematika-penyaluran-bantuan-sosial-pemerintah-dalam-penanganan-covid19-pemulihan-ekonomi-di-masyarakat.
Job, Jenny, Andrew Stout, and Rachael Smith, "Culture Change in Three Taxation Administrations: From Command-and-Control to Responsive Regulation", Law and Policy, Vol. 29, Issue 1, 2007.
Junaidi Abdullah, "Tugas Dan Wewenang Lembaga- Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", Yudisia, Vol. 5, Issue 1, 2014.
Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, "Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi", https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/upaya-pembinaan-pelayanan-kepolisian-di-masa-pandemi.
Kompas, "Berawal Dari Laporan Masyarakat, Begini Kronologi OTT Dugaan Suap Bansos Covid", https://nasional.kompas.com/read/2020/12/06/02531141/berawal-dari-laporan-masyarakat-begini-kronologi-ott-dugaan-suap-bansos?page=all.
______, "ICW: Ada 169 Kasus Korupsi Sepanjang Semester I 2020", https://nasional.kompas.com/read/2020/09/29/16112851/icw-ada-169-kasus-korupsi-sepanjang-semester-i-2020.
______, "Kasus Suap Ekspor Benih Lobster, KPK Dalami Pemberian Uang Kepada Edhy Prabowo", https://nasional.kompas.com/read/2021/01/08/14080081/kasus-suap-ekspor-benih-lobster-kpk-dalami-pemberian-uang-kepada-edhy.
______, "Kasus Suap Izin Ekspor Bibit Lobster, KPK Panggil Staf Edhy Prabowo", "https://nasional.kompas.com/read/2020/12/07/11103571/kasus-suap-izin-ekspor-bibit-lobster-kpk-panggil-staf-edhy-prabowo".
______, "Melihat Efektivitas 9 Bantuan dan Subsidi Pemerintah Selama 6 Bulan Pandemi..", https://nasional.kompas.com/read/2020/09/03/12090061/melihat-efektivitas-9-bantuan-dan-subsidi-pemerintah-selama-6-bulan-pandemi?page=all.
______, “Korupsi Bansos Ini Sangat Jahat...”, https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/06/143500765/korupsi-bansos-ini-sangat-jahat?page=all.
Kompolnas, "Tugas Polri Semakin Berat Di Masa Pandemi", https://kompolnas.go.id/tugas-polri-semakin-berat-di-masa-pandemi.
LIPI, "Kriminalitas Di Era COVID-19 Dan Pekerja Muda", https://kependudukan.lipi.go.id/id/berita/53-mencatatcovid19/942-kriminalitas-di-era-covid-19-dan-pekerja-muda.
Liputan 6, "Survei LSI: Tren Korupsi Di Pandemi Covid-19 Diyakini Meningkat", https://www.liputan6.com/news/read/4398860/survei-lsi-tren-korupsi-di-pandemi-covid-19-diyakini-meningkat.
Lisanawati Go and Njoto Benarkah, "Quo Vadis Legal Profession Participation in Anti-Money Laundering", Journal of Money Laundering Control, Vol. 22, Issue 4, 2019.
Metodi Sotirov and Georg Winkel, "Toward a Cognitive Theory of Shifting Coalitions and Policy Change: Linking the Advocacy Coalition Framework and Cultural Theory", Policy Sciences, Vol. 49, Issue 2, 2016.
Nehru Asyikin and Adam Setiawan, "Kedudukan Kpk Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK", Justitia Jurnal Hukum, Vol. 4, Issue 1, 2020.
Ombudsman, "Bantuan Pemerintah di masa Covid-19", https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--bantuan-pemerintah-di-masa-covid-19.
Pesmin Alvianis and Yida Sekti Purnomo, "Tinjauan Hukum Terhadap Virus Korona, Pemecatan Pegawai Dan Korupsi", LawArXiv Papers, Vol. 2, Issue 2, 2020.
Pikiran Rakyat, "Perjalanan Kasus Menteri Sosial, Dari Pengadaan Bansos Corona, OTT, Hingga Jadi Tersangka", https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011069680/perjalanan-kasus-menteri-sosial-dari-pengadaan-bansos-corona-ott-hingga-jadi-tersangka.
PPATK, "Tingkatkan Pengenaan Pasal TPPU, PPATK Perkuat Sinergi Dengan KPK", http://ppid.ppatk.go.id/?p=1074.
Rahmy Putri Yulia, A Khunaefi, and Suryadi Agoes, "Peranan BPK Dan BPKP Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Rangka Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Bina Adhyaksa, Vol. 6, Issue 2, 2016.
Republika, "Cegah Pencucian Uang, PPATK Rilis Aplikasi Pelaporan Terbaru", https://www.republika.co.id/berita/qnu1q1383/cegah-pencucian-uang-ppatk-rilis-aplikasi-pelaporan-terbaru.
________, "Ekspor Benih Lobster Yang Bermasalah Dari Hulu Ke Hilir", https://republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/qklqfx328/ekspor-benih-lobster-yang-bermasalah-dari-hulu-ke-hilir.
Rizki Zakariya, "Optimalisasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pada Masa Pandemi COVID-19", Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara, Vol.2, Issue 1 , 2020.
Rusmin and Alistair M. Brown, "Indonesian Stakeholder Viewpoints of Indonesia’s Anti-Money Laundering Legislation", Journal of Money Laundering Control, Vol. 11, Issue 3, 2008.
Sabrina Hidayat, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang Legal Analysis the Power of Corruption Eradication Commission on Investigation of Case Combination on Corruption An", Halu Oleo Law Review, Vol.1, Issue 2, 2017.
Toetik Rahayuningsih, "Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia", Yuridika, Vol. 28, Issue 3, 2013.
Tribata News, "Peran Polri Dalam Berantas Tindak Pidana Pencucian Uang", https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2019/01/07/peran-polri-dalam-berantas-tindak-pidana-pencucian-uang/.
Triono and Ratnia Sholihah, "Peran Kpk Dalam Mengawal Pengalokasian", Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam, Vol. 16, Issue 2, 2020.
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, "Kontroversi Reshuffle Kabinet Indonesia Maju, Apa Sebenarnya Strategi Jokowi?", https://www.umy.ac.id/kontroversi-reshuffle-kabinet-indonesia-maju-apa-sebenarnya-strategi-jokowi.html.
Legal Documents
Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of the Criminal Act of Money Laundering [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang].
Law Number 31 of 1999 on Corruption Eradication [Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi].
Law Number 30 of 2002 on Corruption Eradication [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi].
DOI
https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a4
