•  
  •  
 
Jurnal Wacana Politik

Abstract

Artikel ini bertujuan mengkaji bagaimana pelayanan publik tingkat desa dapat diintegrasikan dengan Climate-Resilient Agriculture (CRA) untuk mendukung kapasitas adaptasi petani di kawasan rawan bencana hidrometeorologi di Jawa Barat, Indonesia, serta mengidentifikasi dimensi kandidat bagi kerangka Climate-Adaptive Public Service for Sustainable Agriculture (CAPSSA). Menggunakan desain studi kasus kualitatif eksploratif yang dilandasi tinjauan literatur terstruktur dan analisis dokumen kebijakan, penelitian ini menghimpun wawancara semi-terstruktur dengan empat informan di Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung—Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RW, dan anggota kelompok tani setempat—disertai kajian dokumen kebijakan kebencanaan dan pertanian tingkat kabupaten dan provinsi yang tersedia untuk publik. Analisis awal menemukan bahwa meskipun program kesiapsiagaan bencana tingkat kabupaten dan mekanisme penyuluhan pertanian berjenjang yang diamanatkan undang-undang telah ada, belum ada sistem peringatan dini iklim, saluran informasi iklim, maupun layanan penyuluhan berorientasi CRA yang menjangkau desa yang diteliti, sementara kesadaran masyarakat terhadap adaptasi iklim masih terbatas. Berpijak pada teori koproduksi dan literatur institusi lokal dalam adaptasi iklim, penelitian ini menafsirkan pola tersebut sebagai kesenjangan keterhubungan kelembagaan antara desain kebijakan tingkat atas dan penyelenggaraan layanan di tingkat desa. Atas dasar awal ini, analisis mengidentifikasi empat dimensi kandidat kerangka CAPSSA—informasi iklim dan peringatan dini, penyuluhan pertanian adaptif, koordinasi antarlembaga, serta dukungan regulasi dan anggaran desa—yang diajukan sebagai hipotesis kerja untuk diuji lebih lanjut, bukan sebagai kerangka yang telah tervalidasi. Secara teoretis, penelitian ini memperluas perspektif koproduksi Ostrom (1996) dan argumen mediasi institusional Agrawal (2008) pada layanan pertanian adaptif-iklim dalam tata kelola desa di Indonesia, memadukannya dengan Global Framework for Climate Services dan arsitektur hukum berjenjang Indonesia mengenai kewenangan desa dan penyuluhan pertanian untuk mengidentifikasi empat dimensi kandidat CAPSSA; secara praktis, temuan ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi antara lembaga kebencanaan dan pertanian serta pengaktifan instrumen perencanaan dan penganggaran desa yang telah tersedia. Validasi penuh atas dimensi yang diusulkan, melalui perluasan kerja lapangan multi-lokasi dan penilaian pakar berbasis Delphi, tetap menjadi agenda tahap penelitian berikutnya.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.