Skip to main content

Volume 2, Number 3 (2015)

Khazanah: Bagir Manan
Susi Dwi Harijanti

Book Review: Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya)
Mei Susanto

Konstitusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
William Sanjaya

Paradigmatic Reverse in the Legal Policy of the Notion of Deliberative Democracy from People's Consultative Assembly (Majelis Permusyawaratan Rakyat) to Village (A Preliminary Study)
Inna Junaenah

Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Agus Kusnadi

Konstitusionalitas Pengaturan Pemerintahan Daerah di Indonesia: Suatu Eksperimen yang Tidak Kunjung Selesai
Otong Rosadi

Pengawasan Peraturan Daerah pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Fajri Nursyamsi

Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Yusdianto Yusdianto

Transformasi Pengaturan Distribusi Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintahan Daerah
Dian Agung Wicaksono

Jalan Terjal Kebijakan Desentralisasi di Indonesia di Era Reformasi
Mudiyati Rahmatunnisa

Pengawasan Preventif Sebagai Kontrol Pusat Terhadap Daerah di Era Reformasi
Derita Prapti Rahayu

Artikel Kehormatan: Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Indra Perwira

Editorial: Politik Hukum Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: Desentralisasi atau Re-sentralisasi?
Atip Latipulhayat