Abstract
Penerapan mekanisme Direct Popular Checks dinilai akan menjadi solusi bagi permasalahan lembaga legislatif daerah Kota Malang dalam penyerapan aspirasi maupun peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah. Karena mekanisme Direct Popular Checks dapat memberikan akses seluas-luasnya masyarakat bagi Kota Malang dalam pembuatan peraturan daerah, khususnya pada tahap perencanaan dan pengawasan. Hasilnya tentu saja adalah peraturan daerah Kota Malang yang responsif, bukan peraturan daerah yang bersifat otonom ataupun represif. Karena peraturan daerah yang responsif adalah peraturan daerah atau hukum yang langsung dibuat oleh masyarakat Kota Malang untuk memenuhi kebutuhan publik mereka sendiri. Pada akhirnya jika mekanisme Direct Popular Checks bisa diterapkan, maka lembaga legislatif daerah Kota Malang bisa murni sebagai lembaga representasi masyarakat Kota Malang.
Recommended Citation
Haliim, Wimmy -.
(2017)
"Menggagas Mekanisme Direct Popular Checks Lembaga Legislatif Daerah Kota Malang,"
JWP (Jurnal Wacana Politik): Vol. 2:
No.
2, Article 6.
Available at:
https://journal.unpad.ac.id/wacanapolitik/vol2/iss2/6